BitungVoice – Ratusan
warga Kota Bitung yang tergabung dalam syarikat pekerja/buruh menyuarakan
aspirasinya dalam demonstrasi damai, di depan Kantor Walikota Bitung, Rabu (10/12).
Demo ini diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Fabian Kaloh,SIP,M.Si, didampingi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota
Bitung, Erwin Kontu,SH, serta Kabag Pemerintahan Setkot Bitung, Jerry Kalalo,SH.
 |
| Kaloh saat menerima aspirasi FSPI dan KSPI (Hms) |
Demonstrasi kaum buruh yang tergabung
dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPI) Sulawesi Utara dan
Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulawesi Utara, menyampaikan tuntutan
antara lain menaikkan upah buruh, perbaiki jaminan kesehatan nasional tanpa
batasan biaya, hapus sistem kerja outsourching, revisi UMP untuk Sulut menjadi Rp
2.500.000 dan jalankan jaminan pensiun Tahun 2015. Kaum buruh meminta apa yang
diaspirasikan bisa diterima dan dilaksanakan pemerintah.
Sementara, Kaloh pada saat menerima
demo tersebut mnyampaikan berterima kasih kepada kaum serikat buruh karena
dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan secara damai dan tertib. “Setiap
aspirasi yang disampaikan, kami sebagai pemerintah pasti akan menerima dan akan
diproses dengan penuh kehati-hatian, karena aspirasi yang disampaikan tidak
dapat langsung direalisasikan seperti membalikkan telapak tangan, harus melalui
mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Berselang jam berikutnya
kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
Kota Bitung juga melakukan demonstrasi menyuarakan aspirasi yang hampir sama di
antaranya merivisi UMP Sulut tahun 2015 pasca kenaikan BBM, menerbitkan SK
Dewan Pengupahan Kota Bitung serta Peraturan Daerah tentang Perlindungan Upah
dan Buruh Lokal, hapus sistem kerja kontrak dan outsourching, evaluasi kinerja
Disnakertrans Kota Bitung, tinjau kembali kenaikan BBM, perbaiki jalan yang
rusak, perhatikan nasib pedagang pasar pinasungkulan dan mendukung moratorium
Menteri Perikanan dan Kelautan, tangkap pelaku ilegal fishing serta mendesak
pimpinan DPRD Kota Bitung agar lebih aspiratif lagi. (BV03)
