BitungVoice - Menggenapi
usia ke-50 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Selasa 23 September 2014, berbagai
perencanaan pembangunan di berbagai sektor terus digiatkan untuk peningkatan
kesejahteraan warga Nyiur Melambai secara merata. Di tengah kebahagiaan emas ini pula
masih banyak persoalan sampai ke daerah yang belum mendapat solusi terutama
status dan batas wilayah.
Kemudian lebih menarik lagi yakni
nasib para nelayan serta pengusaha perikanan di daerah pesisir wilayah
kepolisian Sulawesi Utara. Dengan Hari Jadi ke-50, nelayan-nelayan meminta kado
kepada Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang, supaya menindaklanjuti
keluhan masyarakat pesisir yang tengah kesulitan mengembangkan usahanya. Ada beberapa perwakilan nelayan berani
angkat bicara mengenai persoalan-persoalan, baik dimulai dari perencanaan, pengadaan,
pengurusan ijin, melaut, BBM dan lain sebagainya.
 |
| Hanny Sondakh |
Walikota Bitung, Hanny Sondakh, adalah
publik figur yang beranjak dari usaha perikanan tangkap. Sudah puluhan tahun
bergelut di bidang usaha perikanan mulai dari jaring pajeko hingga bisa
mendirikan pabrik. Sondakh meminta adanya kesetaraan pendapatan nelayan kecil. Para
nelayan Pulau Lembeh mengeluhkan bahwa mereka lebih takut aparat daripada takut
gelombang laut angin selatan. Rancangan Undang-undang tentang perlindungan dan
pemberdayaan nelayan pun mempertanyakan asuransi mengenai jiwa atau sarana
prasarana perahu atau kapal ikan.
Hamdi Yani salah satu nelayan
kepulauan Sangihe mempertanyakan hukum terhadap ijin pertambangan di daerah
pesisir pulau-pulau. Dimana dampak dari aktifitas tambang tersebut membuat
ikan-ikan mulai mengalami evolusi dan tak layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Kemudian diminta adanya penanganan
khusus status warga asing sebagai anak buah kapal atau nelayan yang akrab disebut
Sanger Filipina (Safi). Begitu pula ikan-ikan lokal dari daerah Sangihe dan
Talaud lebih banyak bermigrasi ke negara tetangga Filipina karena di daerah
kepulauan ini tidak terdapat tempat pengelolahan ikan yang ada hanya pasar
kecil dengan harga di bawah standar.
Di Kota Bitung area pesisir dari
Tanjung Merah sampai Aertembaga bakal hilang tempat tambatan dan labuh perahu,
terlebih dengan adanya pengembangan berbagai program nasional seperti KEK, IHP,
jalan tol dan lain sebagainya.
 |
| Jefri Sagune |
Ketua Himpunan Pengusaha Kecil Nelayan
(Hipken) Bitung, Jefri Sagune, mengungkapkan juga zona-zona perairan belum ditetapkan,
menyebabkan nelayan takut menangkap ikan di Selat Lembeh dan sekitarnya.
Sementara itu, Nabsar Badoa anggota
DPRD Kota Bitung yang juga berlatar belakang pengusaha perikanan, meminta
Pemerintah melihat berbagai pembantaian nelayan dan kapal perikanan yang
mengakibatkan perusahaan bangkrut dan tenaga kerja yakni ABK kehilangan
pekerjaan.
Anggota DPRD Sulut perwakilan Bitung
dan Minahasa Utara, Noldy Lamalo, mengungkapkan batas-batas kewenangan tiap
daerah,salah satu contoh kapal-kapal ikan dari kota Bitung tidak bisa menangkap
ikan di laut Maluku. Apabila hal ini harus dipaksakan maka pengusaha
bersangkutan harus mengurus ijin baru memakan waktu panjang.
Sementara Bupati Bolaang Mongondow,
Salihi Mokodongan, dalam keterangannya
kepada warftawan, meminta Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat dapat memberikan
asuransi bagi nelayan. Juga ada masalah kesulitan perijinan alias belum ada
transparan dari Dinas Perikanan Kelautan dan Dinas Perhubungan.
Salihi juga mengungkapkan nelayan
tidak kaget persoalan BBM dengan variasi harga mencapai Rp20 ribu/l. Tetapi
yang sangat dikeluhkan yaitu pembatasan pasokan BBM subsidi dan pengadaan
dermaga sebagai lokasi penambatan perahu.
Nelayan Batu Putih, Kecamatan
Ranowulu, David Katang, secara tegas membeberkan bahwa sebagian kebijakan
pemerintah justru menghambat pemberdayaan nelayan. Banyak bantuan dari
Pemerintah lewat APBN, APBD Provinsi dan tingkat Kota dan Kabupaten justru banyak
yang tidak tepat sasaran. Malah sering bantuan tersebut bukan untuk nelayan
tetapi dikorupsi oleh orang-orang yang dikenal dekat dengan birokrasi yang
status kependudukannya bukan nelayan.
Untuk itu Katang memohon kepada
Sarundajang sebagai Gubernur Sulut kedua kalinya dan lama menjabat sebagai
walikota Bitung mampu memberikan yang terbaik untuk nelayan sebagai omset kedua
terbesar di Republik ini. (BV02)
