Kondoy : P2SAtap Sudah Sesuai Mekanisme

BitungVoice - Salah satu kebanggaan bagi masyarakat Kota Bitung adalah dibangunnya sebuah sekolah dengan nama program pembangunan pendidikan satu atap (P2Satap) SD-SMP di Kelurahan Tanjung Merah. Program ini merupakan bantuan Pemerintah Australia (Aus-AID) kepada masing-masing provinsi yang terwakili oleh beberapa sekolah pada masing-masing kabupaten/kota.

Papan nama proyek P2Satap SD Tanjung Merah tanpa nilai pekerjaan (KM)

Di Sulut sendiri, hanya ada 4 sekolah yang mendapat bantuan ini dari total 10 SD yang memasukkan usulan, yakni 2 SD di Sangir, 1 SD di Dumoga dan 1 SD di Kota Bitung yakni SD Inpres 7/68 Tanjung Merah. Acungan jempol patut diberikan bagi donatur maupun pelaksana karena bersepakat untuk melakukan pekerjaan dengan tipe fondasi yang anti gempa.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, selain disesuaikan dengan RAB yang ada, juga disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat melalui Dispora Kota Bitung yang dibawahi Subdin Dikdas. Seperti yang diungkapkan oleh Kepsek SD Inpres 7/68 Tanjung Merah, Rohde R.D.Kondoy,S.Pd, kepada wartawan, Senin (20/10).

Menurutnya, pekerjaan yang baru dimulai pada akhir bulan Agustus ini, akan berakhir pada bulan Desember nanti, atau tepatnya 162 hari kerja. "Rencananya dibangun satu kantor, tiga RKB dengan satu WC. WC terbagi atas tiga yakni WC Pria, WC Wanita dan WC untuk orang cacat atau disable," jelasnya.

Selain itu, sesuai dengan tipe konstruksi yang sudah ditetapkan, tambahnya, diperkirakan akan dibangun lanjut lagi bangunan atas pada konstruksi dimaksud, baik itu untuk RKB maupun laboratorium dan perpustakaan. "Kalau sudah selesai dibangun, pasti akan ada lagi lanjutannya seperti laboratorium atau RKB atau juga perpustakaan. Karena yang dibangun saat ini baru bangunan satu lantai saja.

Sementara itu, dari konsultan pengawas PT Reka Spasia Indonesia, Herman, menjelaskan bahwa dalam pekerjaan ini ada pergantian material yang tidak sesuai dengan SPek atau RAB. Namun, masalah ini sudah dikonsultasikan langsung dengan pihak Kementerian Pendidikan Nasional dengan sepengetahuan Dikpora Kota Bitung maupun Subdin Dikdas. Bahkan, pihaknya juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Australia yang sering berada di lokasi proyek selang 2 minggu sekali.

"Memang benar ada pergantian material bata merah dengan batako. Kami sudah konsultasikan langsung dengan pemerintah pusat, karena ada juga sekolah yang tidak bisa menggunakan material itu. Yang pertama karena ketebalannya. Ketebalan seperti itu susah didapatkan. Sehingga kami hanya bisa menyediakan sekitar 5500 buah saja. Sisanya, kami menggunakan batako. Selain itu, tenaga kerja juga tidak bersedia melakukan pekerjaan karena menggunakan material itu, karena akan berdampak pada hasil akhir pekerjaan. Kemudian hasil konsultasi kami dengan pemerintah pusat, sehingga terpaksa kami harus menggunakan batako, sama seperti sekolah yang lain," tegasnya.

Baik Kondoy maupun Herman berharap dengan adanya klarifikasi ini bisa memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat bahwa pekerjaan ini sesuai dengan panduan dan arahan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional. (BV02)