BitungVoice – Senjata
terampuh dalam menangkal dan membendung terjadinya situasi chaos antar umat
beragama adalah meningkatkan rasa tolreansi antar umat beragama itu sendiri.
Hal ini diungkapkan oleh Asisten I Sekretariat Kota Bitung, Fabian
Kaloh,SIP,MSI, di sela-sela Coffe Morning komsos yang digelar di Markas Kodim
1310, Rabu (29/10).
 |
| Kaloh saat hadiri Coffee Morning komsos yang digelar Kodim 1310 (AS) |
Menurutnya, konflik yang paling sering
terjadi adalah pada negara-negara dunia ketiga. Dengan sumber dan potensi
konflik adalah krisis sumber daya alam seperti air, sumber energi, SDA lainnya,
hingga krisis pemerintahannya sendiri. Konflik yang terjadi ini kemudian
diakomodir oleh media massa yang dikonsumsi oleh warga dunia. Sayangnya, warga
sendiri terprovokasi dengan konflik itu dan kemudian menciptakan primordial
bahwa agama adalah segalanya. Ujung-ujungnya, segala sesuatu diukur
beradasarkan agama, bukan lagi dinilai berdasarkan kompetensi maupun
kapabiltasnya.
Kota Bitung sendiri, terangnya,
berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal yakni konflik suku dan agama.
Karena itu, pemerintah daerah sering menggalakkan upaya untuk meningkatkan
toleransi antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat Kota Bitung.
“Yang pememrintah daerah galakkan
adalah meningkatkan toleransi antar umat beragama. Tepatnya kita harus saling
menghargai satu agama dengan agama yang lainnya. Karena itu, sya himbau kepada
seluruh warga untuk tidak menjadi orang Kristen maupun tidak menjadi orang
Islam yang sama seperti diluar sana. Tetapi, jadilan orang Kristen dan orang
Islam Kota Bitung, yaitu orang Kristen dan orang Islam yang sama-sama mencintai
Kota Bitung dan mengupayakan kedamaian di kota yang kita cintai ini,” ujarnya.
Dalam sebuah konflik, tegasnya, yang
menjadi korban bukan saja kedua kubu yang bertikai, namun yang paling menderita
adalah masyarakat dalam lokasi dimana sebuah konflik itu terjadi. Kondisi ini
kemudian diperparah dengan keterlibatan para petinggi atau pejabat hingga
pemuka masyarakat seperti tomas dan toga, hingga elemen pendukung lainnya.
“Jangan mengaku pejabat,
atau ketua organisasi atau juga pemimpin masyarakat, kalau tidak mampu mengatur
dan membimbing masyarakat atau anggota yang terlibat dalam kelompok masyarakat
dan organisasi itu sendiri. Selaku pemerintah daerah, kami menghimbau agar
berhenti dengan mengangkat bendera agama, bendera suku, atau juga bendera
golongan. Siapa saja oknumnya, kalau berada di Kota Bitung, berarti dia warga
Kota Bitung. Itu berarti dia harus bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun
dengan seluruh lapisan masyarakat,m menangkis berbagai upaya yang datang dari
luar untuk memecah belah kergaman dan kerukunan yang sudah terbina baik selama
ini,” tegasnya diiringi dengan sorakan dan tepuk tangan peserta coffee morning.
(BV01)
